Corporate Social Responsibility

Tanggal Diperbarui : 14 November 2018 14:31:00


Landasan Hukum CSR:

Pelaksanaan program CSR KAI mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang terdiri dari:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 74
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
  4. PERMEN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tanggal 10 September 2013
  5. PERMEN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN tanggal 22 Mei 2015.

 

Visi, Misi dan Tujuan CSR KAI

KAI memiliki visi dan misi dalam pelaksanaan kegiatan CSR sebagai berikut:

VISI

“Menjadi perusahaan yang memberikan manfaat tinggi bagi masyarakat, lingkungan, dan stakeholder melalui peningkatan aktvitas Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan Community Relations (CR).”

MISI

“Berperan Aktif dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat serta kelestarian lingkungan. Membangun citra positf dan sinergi perusahaan dengan Stakeholder guna terciptanya situasi kondusif bagi operasional perusahaan yang berkelanjutan.”

 

 

Ruang Lingkup CSR KAI

Implementasi CSR KAI pada dasarnya mengacu pada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), antara lain yaitu menjalankan mandat Pemerintah dalam menyalurkan dana PKBL. Disamping itu, sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi perkeretaapian, tentunya KAI selalu berinteraksi dengan komunitas sekitar baik komunitas di dalam Perusahaan maupun dengan komunitas di luar. Untuk itulah diperlukan adanya Program Community Relation (CR) dalam menjaga keseimbangan dan keselarasan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian ruang lingkup CSR KAI dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

  1. Program Kemitraan (PK)
  • Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba besih perusahaan
  • Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau untuk membeli aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan
  • Pinjaman Tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan

 

  1. Program Bina Lingkungan (BL)
  • Perusahaan menganggarkan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan guna menghidari konflik sosial dan lingkungan yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sosial di luar Program Bina Lingkungan.

 

  1. Program Community Relation (CR)
  • Pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari laba bersih perusahaan.

 

 

ANGGARAN CSR

Perusahaan telah menyusun anggaran kegiatan CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dimuat dalam RKAP dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penyaluran dana CSR secara umum dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan kemudian dibagi menjadi dua berdasarkan bentuk bantuaan yaitu berupa pinjaman ke beberapa sektor ekonomi (Industri, Perdagangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Jasa) dan Hibah. Program Bina Lingkungan KAI telah merealisasikan penyaluran bantuan dalam 7 (tujuh) kegiatan yaitu: 1) bantuan korban bencana alam; 2) bantuan pendidikan dan pelatihan; 3) bantuan peningkatan kesehatan; 4) bantuan pengembangan prasarana dan/ atau sarana umum; 5) bantuan sarana ibadah; 6) bantuan pelestarian alam dan 7) bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Adapun program Community Relations (CR) dilakukan untuk mendukung sosialisasi kepada masyarakat sekitar jalur kereta api tentang keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, menghindari konflik sosial dan lingkungan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api atau aktivitas dalam mencapai tujuan Perusahaan. Secara umum anggaran dan realisasi dana CSR KAI dari tahun 2013 – 2015 adalah sebagai berikut:

Penyaluran Dana CSR

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 mengatur bahwa BUMN dapat menyalurkan dana PKBL di seluruh wilayah Republik Indonesia. KAI telah memprioritaskan penyaluran dana PKBL di wilayah usaha yang terdiri dari 9 Daerah Operasional di Jawa dan 4 Divisi Regional di Sumatera. Secara bertahap kedepannya KAI juga akan memperluas cakupan wilayah penyaluran dana CSR kesejumlah wilayah Indonesia lainnya

 A. Penyaluran Dana Program Community Relation (CR)



Klik di sini
untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Program Community Relation PT KAI tahun 2015

 

Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Program Community Relation PT KAI tahun 2016

 

B. Penyaluran Dana Program Kemitraan (PK)


Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Program Kemitraan PT KAI  tahun 2015

 

Klik di sini  untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Program Kemitraan PT KAI tahun 2016

 

C. Penyaluran Dana Bina Lingkungan (BL)

 Klik di sini  untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Program Bina Lingkungan  PT KAI tahun 2015

 

 

Klik di sini  untuk informasi lebih lanjut tentang realisasi Program Bina Lingkungan PT KAI tahun 2016