Good Corporate Governance (GCG)

Tanggal Diperbarui : 15 Agustus 2018 15:48:30


PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian di Indonesia. PT KAI (Persero) sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kemandirian, dan profesionalisme dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT KAI (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan.

Selain dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip GCG juga dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban stakeholders. Penerapan GCG juga mempercepat PT KAI (Persero) dalam membentuk budaya perusahaan yaitu integritas, profesionalisme, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima dilingkungan usahanya.

Penerapan GCG di PT KAI (Persero) untuk mencapai keberhasilan atas visi, misi, dan tujuan Perusahaan, berlandaskan pada 5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG yaitu:

  1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.
  2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.
  3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  4. Kemandirian (independency) yaitu keadaaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
  5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Insan PT KAI (Persero) memahami dalam menerapkan prinsip GCG dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Dengan demikian, Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholders, meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Perusahaan, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.

 

 

Silahkan klik di sini guna informasi lebih lanjut seputar GCG di lingkungan PT KAI

 

 

Data Monitoring Pelaporan LHKPN Pejabat di lingkungan PT KAI

 

Untuk informasi lebih lanjut detil dapat diakses melalui http://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/