Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Tanggal Diperbarui : 14 November 2018 14:26:15


Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu kewajiban dari penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya setalah dan sebelum menjabat. Tujuan dari pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dan insan perusahaan yang berintegritas dan transparan berdasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan kebijakan melalui Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan tersebut menetapkan Koordinator pengelolaan LHKPN di lingkungan PT KAI (Persero) dilaksanakan oleh Vice President Quality Assurance and Good Corporate Governance dan Corporate Deputy Director of Personnel Care and Control sebagai pengelola data wajib lapor. Setiap pegawai PT KAI (Persero) yang telah ditetapkan menjadi wajib LHKPN oleh pengelola data menyampaikan LHKPN kepada KPK RI.